Perkuat Regulasi Kewirausahaan Nasional, Ketua Umum OK OCE Jadi Narasumber FGD RPerpres PRO-KESRA Kementerian UMKM

BOGOR – OK OCE Indonesia terus memperkokoh perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengembangan wirausaha dan ketenagakerjaan nasional. Wujud nyata kontribusi tersebut ditunjukkan melalui pemenuhan undangan Kementerian UMKM oleh Ketua Umum OK OCE Indonesia, Iim Rusyamsi, sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Penduduk Berusaha dan Bekerja. Kegiatan yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Kewirausahaan ini diselenggarakan di Nawana by Alana, Sentul, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

FGD ini digelar dalam rangka penyusunan usulan Program Penyusunan Peraturan Presiden (Progsun Perpres) Tahun 2027 guna mendukung pencapaian target nasional 10 juta penduduk berusaha dan bekerja. Dalam forum tersebut, Ketua Umum OK OCE Indonesia memaparkan materi bertajuk “Memastikan RPerpres PRO-KESRA Mudah Diakses, Dapat Dilaksanakan, dan Berdampak pada Pertumbuhan Usaha”. Pemaparan tersebut menekankan pentingnya keterlaksanaan desain kebijakan berbasis kebutuhan nyata wirausahawan di lapangan, kemudahan akses pendaftaran dan rujukan melalui integrasi sistem, hingga indikator dampak konkret seperti legalitas, pembukuan, peningkatan omzet, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Forum uji publik dan penyempurnaan Naskah Urgensi ini turut dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan kunci. Di antaranya adalah Deputi Bidang Kewirausahaan M. Riza Damanik, Direktur Koperasi dan UMKM Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas Dinar Dana Kharisma, Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Reghi Perdana, serta akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Euis Amalia, M.A.

Sinergi antara OK OCE Indonesia dan Kementerian UMKM beserta lintas kementerian/lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang solid secara hukum, aplikatif bagi pelaku wirausaha, serta efektif mengharmonisasikan program pemberdayaan nasional guna mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.